Harga ikan di pasar Manggar, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Prov Kepulauan Bangka Belitung masih sulit dikendalikan. Pasalnya musim ikan melimpah maka dipastikan harga murah, namun jika musim sulit seperti musim barat harga ikan pun melambung tinggi seprti tak terkontrol. Meskipun sudah menjadi hukum ekonomi, seharusnya ada mekanisme pasar yang mengatur, agar nelayan tidak dirugikan.
"Ya, Hukum ekonomi itu, berbunyi dengan modal sekecil - kecilnya mendapatkan untung yang sebesar - besarnya," Ujar Pembina Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Beltim, Mentak, Senin (18/3/13).
Dikataknnya hukum ekonomi itu hanya berlaku bagi juragan nelayan. Sementara nelayan yang turun ke laut, masih belum mampu mendapatkan keuntungan maksimal seperti yang didapat para juragan itu, apalagi musim paceklik tiba. Sedangkan keberadaan koperasi sebagai wadah nelayan pun dirasa belum memberikan jalan keluar. Bahkan terkesan mati suri alias tidak mampu bersaing dengan juragan-juragan yang selama ini mengikat nelayan.
"Koperasi yang seharusnya melindungi anggota saja tidak mampu menyaingi juragan ini," Keluhnya.
Atas kejadian ini beliau mengaku prihatin dengan kondisi nelayan yang terus tertekan dan selalu berhutang dengan juragan. Beliau minta agar Pemerintah Daerah bisa bersikap tegas sekaligus melindungi nelayan dengan membuat tempat pelelangan ikan yang refresentatif.
"Selama ini pelelangan ikan tidak dilakukan ditempat yang telah disediakan, tetapi ditampung langsung oleh juragan - juragan yang berduit yang menjadi langganan nelayan berhutang," Tukasnya,
Akibatnya nelayan terkadang merugi jika hasil melaut tidak banyak. Bila musim banyak tangkapan, ikan hasil melaut dihargai murah dengan alasan ikan melimpah. Jika musim paceklik lebih memprihatinkan. Sebab hasil tangkapan tidak sesuai dengan biaya operasional.
"Jadi nelayan lah yang selalu dirugikan sementara juragan menikmati hasilnya," Katanya.
Ditambahkannya pelelangan ikan bisa mejadi solusi tepat bagi kesejahteraan nelayan. Memberdayakan koperasi untuk mengelola Pelelangan ikan dirasa akan berdampak pada peningkatan ekonomi nelayan. walau untuk mewujudkanya cukup sulit, apalagi keterikatan nelayan dengan juragan sangat kuat. Namun beliau meyakini, jika Pemerintah Daerah berkomitmen berbenah, hal itu dapat teratasi.
"Kuncinya pemerintah, kalau mau berbenah diri pasti hal ini bisa teratasi," Harapnya.
Selain itu, beliau minta pemerintah Daerah agar jangan memberikan bantuan fisik bagi nelayan. Menyediakan jaring, perahu, mesin dan peralatan lain, disinyalir hanya akan memberikan keuntungan bagi juragan-juragan.
"Lebih baik Pemda dalam hal ini DKP menyertakan perkuatan permodalan. Penyaluran bisa melalui koperasi agar koperasi yang ada pun bisa berkembang," Tambahnya.
Menurutnya hal tersebut bukan tidak pernah dilakukan pada koperasi nelayan Lembaga Keuangan Mikro di pelabuhan ikan. Hanya saja akibat salah kelola, dana yang tersedia tidak jelas pengembaliannya. Sehingga, nelayan kembali memilih juragan-juragan ikan untuk mendanai mereka saat melaut.
"Kita berharap Pemerintah Daerah serius membangun dan mensejahterakan nelayan. Tentunya juga lepas dari jeratan hutang yang telah mengakar dan mengikat mereka pada juragan ikan," pungkas Mentak.(Mks)
Post a Comment